banner 728x90

Akses Internet Desa Dianggap Lelet, Komisi I: Harus Ditambah Sehingga Pelaporan Sistem Online Bisa Lancar

Kabar Cirebon-Online Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, meminta agar jaringan internet desa untuk mempermudah pelaporan keuangan ditingkatkan. Sebab ada keresahan dari aparat desa terkait pelaporan keuangan dengan sistem online, tetapi kurang didukung infrastruktur yang memadai.

Atas keluhan tersebut, akhirnya Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon membahasnya belum lama ini dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan instansi terkait lainnya, dalam rapat kerja di ruang Komisi I.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Diah Irwani Indriyaty menjelaskan, para aparat desa di daerahnya mengalami kendala terkait jaringan internet Astinet Desa. Padahal pihaknya melihat, ada geliat desa yang menginginkan adanya kemudahan-kemudahan yang ingin dicapai aparat desa.

“Sejauh ini, program itu dianggarkan melalui keuangan daerah. Tapi hasilnya belum maksimal. Bukannya mempermudah kinerja aparat desa dalam pelaporan, justru malah menghambat. Aparat terbebani. Harus mengeluarkan kocek sendiri untuk alokasi kuota,” kata Diah. 

Mungkin penganggarannya, kata Diah, akan berbeda ketika diserahkan langsung ke desa. Bisa lebih efektif. “Desa bisa berbuat lebih greget lagi. Asalkan akses internetnya itu diberikan kemudahan. Untuk mengakses apapun,” katanya. 

Yang terjadi saat ini, lanjut Diah, ternyata kecepatan akses internetnya itu lemah sekali. Wajar saja lelet, karena ternyata dibatasi. Kecepatan akses internetnya itu hanya 2 Mbps. “Apa yang diharapkan dari kecepatan 2 Mbps. Itu kan buktinya enggak maksimal. Padahal, desa ini sudah diwajibkan untuk pelaporannya itu harus online,” katanya.

Di era saat ini, lanjut Diah, semua dituntut serba cepat. Tentu, harus didukung dengan sarana penunjangnya. Program Siskeudes yakni aplikasi system keuangan desa yang sudah digulirkan BPKP itu, awalnya sebagai langkah untuk mempermudah pelaporan. Namun, sayangnya terang politisi Golkar itu, BPKP mengeluarkan program, tidak dibarengi dengan infrastruktur yang memadai.

“Untuk login saja, susah. Diskominfo sendiri sampai kesusahan untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Karena itu kewenangan dari BPKP itu tadi,” katanya.

Benar saja, jaringan itu ternyata tidak bisa terakses oleh desa-desa se-Kabupaten Cirebon. Jangankan untuk skala se-kabupaten, untuk tiga kecamatan saja, tidak mampu. Karena faktanya hanya bisa diakses oleh 20 desa saja.

“Program itu, sebenarnya positif. Sesuai dengan perkembangan zaman. Karena tindaklanjut dari program Siskeudes itu ke aplikasi Siswaskeudes. Yakni aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa,” kata Diah. 

Artinya, lanjut Politisi Golkar ini, pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan berbasis risiko dan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) ini sangat bagus. Tetapi, yang terjadi jaringannya saja belum maksimal. Maka, komisi I merekomendasikan bagaimana agar aplikasi itu bisa memberikan kemudahan. “Memang ada alternatif yang ditawarkan dari aplikasi web ke aplikasi dekstop. Tapi itu, nanti malah double kerjaan lagi. Kita minta, agar sarana penunjangnya diperbaiki. Kecepatan aksesnya ditambah,” kata Diah.

Sumber : Kabar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.