banner 728x90

8.629 Honorer Terancam Menganggur

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, menggelar rapat kerja dengan BKPSDM, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, dan Bapelitbangda, di ruang Komisi I, Rabu (15/6/2022). Rapat tersebut membahas surat edaran Menpan-RB terkait wacana penghapusan tenaga honorer.

Wacana penghapusan tenaga honorer di Kota/Kabupaten se Indonesia ini dinilai bikin resah daerah. Bukan hanya, mereka yang berstatus honorer, pemerintah daerah pun dibuat pusing tujuh keliling. Pasalnya, semua pelayanan di Kabupaten Cirebon terancam mandek.

Kondisi itu dirasakan berat bagi pemerintah. Pun saat status honorer beralih ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pembiayaan atau gaji mereka dibebankan pemerintah daerah.  

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Nurkholis mengatakan, rapat kerja yang dilakukan pihaknya menyikapi surat edaran dari Menpan RB terkait rencana penghapusan tenaga honorer di 2023 mendatang baik di pusat maupun daerah. Nantinya, hanya ada dua kategori, PPPK dan PNS. Tidak ada lagi istilah honorer. 

“Nah, berdasarkan data dari BKPSDM, jumlah tenaga honorer itu ada 8.629 yang tersebar di semua SKPD. Paling banyak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan,” ujar Nurkholis, usai rapat tersebut.

Menurutnya, dari jumlah itu yang memenuhi syarat PPPK itu, harus D3 dan S1. Setelah dilakukan pendataan, mayoritas adanya di pendidikan dan kesehatan. Sekitar 5 ribuan. Sisanya pendidikan honorer adalah SMA atau sederajat. 

“Rapat kita tadi itu juga menyinggung soal nasib honorer yang pendidikan nya masih SMA. Bagaimana mereka juga harus terakomodasi. Mengingat, pengabdian mereka belasan bahkan sampai puluhan tahun. Itu yang sedang kita antisipasi,” ujarnya. 

Politikus PKS itu menjelaskan, hasil rapat itu kemudian akan ditindaklanjuti membuat rencana strategis pemerintah daerah dengan konsultasi ke Menpan RB. Intinya, meminta kebijakan kepada pusat agar pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memformulasikan terkait honorer. 

Kalau semua honorer diangkat menjadi PPPK bebannya berat. Terlebih pembiayaan gaji dibebankan ke daerah. Sekarang saja untuk PPPK yang lulus. Di 2023, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Rp 82 miliar.

“Ini anggaran diambil dari DAU. Bayangkan kalau semua honorer diangkat. Berapa ratus miliar. Mau membangun apa pemerintah daerah? Untuk saat ini saja, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk honorer itu Rp 90 miliar. Belum ditambah yang PPPK. Fantastis,” ungkapnya. 

Ia juga menjelaskan, ketika honorer dihapus, pelayanan seperti administrasi kependudukan, puskemas dan aktivitas belajar mengajar pasti terdampak. Bayangkan, operator Disdukcapil di 40 kecamatan itu honor. Jumlahnya tidak sedikit. Tenaga di puskesmas juga banyak. Apalagi guru. 

“Ini kalau guru honorer dihapus. Sekolah bisa lumpuh. Lah, di SD saja ada yang PNS cuma satu. Sisanya honor semua. Gimana ceritanya ketika honor dihapus? Pengeluaran keuangan daerah makin tinggi. Pelayanan pun berdampak buruk. Ini repot,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi (Kabid PPI) BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ramdan menyampaikan, hasil rapat kerja pihaknya dengan Komisi I dan instansi lainnya akan menjadi bahan aspirasi ke Kemenpan-RB yang dalam waktu dekat akan dikunjungi pihaknya bersama Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon.

“Setelah berdiskusi panjang dengan Komisi I, BKPSDM, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, dan Bapelitbangda dalam kerja tadi akhirnya kita sepakati untuk membuat catatan-catatan strategis tentang tahapan-tahapan yang akan diambil tentang menyikapi surat edaran Kemenpan dan itu sebagai bahan kami dengan tim Komisi I untuk berkunjung ke kemenpan menyampaikan aspirasi ini yang rencananya tanggal 26 Juni ini,” kata Ramdan.

Mengenai wacana penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan 2023 nanti diterapkan atau tidak di Kabupaten Cirebon, dirinya masih belum bisa menjawab. Karena hasil diskusi dalam rapat tersebut belum ada yang bisa menjawab terkait hal itu.  “Namun kami akan terus memperjuangkannya dan terus mendampingi sampai 2023 nanti. Itu hasil kesepakatan kami tadi dalam rapat,” ungkap Ramdan.(Ismail/KC) 

Sumber : Kabar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply