banner 728x90

Warga Perum Bumi Arumsari Ngadu ke DPRD, Desak Pemkab Lakukan Pembangunan

 Warga Perumahan Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk melakukan pembangunan. Sebab, aset perumahan sudah diserahkan ke Pemkab sejak 2016 lalu. 

Padahal, fasum/fasos di perumaha ini, sudah mengalami banyak kerusakan. Warganya membutuhkan perbaikan. Akses jalan rusak dan kerap dilanda banjir saat turun hujan selalu dirasakan warga setempat. 

Atas dasar itu warga Perumahan Bumi Arumsari pun mengadu ke DPRD Kabupaten Cirebon dan dilakukan audiensi dengan mengundang pihak-pihak terkait, di gedung legislatif setempat, Kamis (8/12/2022).

Dalam audiensi tersebut, Ketua Forum RW Dusun Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun, Tedi Setiawan menjelaskan, permasalahan di perumahannya, titik beratnya ada pada soal serah terima aset perumahan Bumi Arumsari antara pihak pengembang, yakni manajemen perumnas dengan Pemkab yang terjadi 2016. 

“Tapi kenapa, sampai sekarang pembangunan belum menyentuh perumahan kita?” kata Tedi.

Ia juga mempertanyakan, faktor apa yang menghalangi. Sehingga pembangunan tak bisa menyentuh perumahannya. Ternyata, kata Tedi, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT)-nya, belum ada. Sehingga Bupati Cirebon belum bisa mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Padahal, berita acaranya sudah ada. Legal dan ditandatangani bupati. 

“Makanya, kami sebagai warga disana, mempertanyakan, sejauh mana progres atau action dari Pemda ini. Harusnya, kalau di atas sudah beres, di bawah tidak ada masalah. Pembangunan bisa masuk,” katanya.

Bukankah kata dia, pembangunan itu harus dilakukan secara merata. Pihaknya menagih setelah adanya penyerahan aset ke Pemda. “Kebetulan kondisi jalan masuk ke perumahan rusak. Sering banjir kalau sudah turun hujan. Kita memperjuangkan agar pembangunan bisa masuk,” ujar Tedi.

Pihaknya juga mendesak manajemen perumnas sebagai pengembang, untuk menuntaskan proses yang belum selesai. “Pengembang pun harus konsekuen, selesaikan proses yang belum tuntas. Tempuh semua. Sehingga, persoalannya clear,” ungkapnya. 

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Sofwan yang memimpin audiensi menjelaskan, serah terima aset perumahan sudah dilakukan, sudah ditempuh. Itu artinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap fasilitas yang ada di perumahan tersebut. 

“Harus dipertanggungjawabkan keluhan dari masyarakat ini. Karena selama ini fasilitas yang ada perum Bumi Arumsari tidak pernah dirawat sama pihak Pemda,” katanya.

Karena serah terima itu, lanjut Sofwan, sudah dilakukan sejak lama. Terkait adanya kekurangan syarat administrasi, itu urusan lain. Tidak perlu disampaikan. Artinya hal itu, kata dia, kelemahan dari pemerintah daerah sedang dipertontonkan.

Pihaknya menyarankan fasum fasos itu, harus dipelihara. Karena secara de facto dan dejure, sudah menjadi aset Pemda. “Yang jelas, pemerintah ini harus bertanggung jawab terhadap fasum/fasos di Perumahan Bumi Arumsari. Karena sudah rusak parah. Bahkan sampai perumahan itu banjir kalau hujan,” katanya.

Ia berharap semua anggaran pemerintah bisa masuk. Baik APBD, PIS, PIK maupun Dana Desa (DD) itu, bisa masuk ke wilayah itu. Politisi Gerindra itu pun menegaskan SK bupati, harus segera dituntaskan. Pihaknya memberikan tenggang waktu dua bulan lamanya untuk menyelesaikan. “Ketika SK itu tidak diproses hingga kurun waktu 2 bulan ke depan, kita akan memfasilitasi untuk audiensi lanjutan. Karena kan SK-nya belum. Baru serah terima. SK-nya belum dan split sertifikatnya juga belum. Saya kasih waktu 2 bulan harus bisa diselesaikan. Karena kejadiannya sudah ditempuh sejak 2016. Pemda harus bertanggungjawab.

Sumber : Kabar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply